Bhabinkamtibmas Polsek Pule Hadiri Kegiatan Musyawarah Desa

oleh

Polres Trenggalek – Dalam menetapkan adanya tujuan alokasi sasaran pembangunan desa, dengan acara musyawarah yang dilaksanakan melalui duduk bersama secara lesehan membicarakan rencana kerja satu tahun yang akan datang, itu pada Rabu kemarin ( 25/07 ). Kegiatan dalam rencana penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukokidul, yang dilaksanakan di balai desa Sukokidul dengan melibatkan kehadiran unsur tiga pilar desa termasuk Bhabinkamtibmas Polsek Pule Polres Trenggalek desa Sukokidul Brigadir Yohan didalamnya.

 

Disampaikanya konfirmasi saat ditemui di Polsek Pule Polres Trenggalek Brigadir Yohan mengatakan,” RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sering disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa. Nah disini saya akan menjelaskan tentang RKP Desa,” katanya menjelaskan.

 

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, Visi dan Misi Desa, dan Rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.

 

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Maksud Penyusunan RKP Desa adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa.

 

“Pemerintah Desa dapat menolak program/kegiatan dari Supra Desa jika tidak sesuai dengan perencanaan, prioritas pembangunan berskala desa dan kebutuhan masyarakat Desa.” kata Brigadir Yohan Bhabinkamtibmas Polsek Pule Polres Trenggalek lebih lanjut.

 

Sesuai UU Desa setiap Desa wajib menyusun RKP Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam Pasal 29 peraturan ini disebutkan, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

 

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

 

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan, RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Rancangan RKP Desa harus tergambar Kondisi Objektif Desa.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.