Bapak Bhabinkamtibmas Menjadi Satgas Yuridis PTSL di Desa Wilayah Pulee

oleh

Polres Trenggalek – Iptu Suraji, S.H, M.H., Kapolsek Pule Polres Trenggalek saat mengarahkan anggotanya kemarin terkait pendampingan program PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) pada Rabu ( 11/12 ) kemarin mengatakan, dalam pasal 13 Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruaang Kepala Badan pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2016 tentang PTSL.

Iptu Suraji mengatakan, dalam pasal tersebut menjelaskan peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung program PTSL diantaranya dari penjelasan ayat (1) Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi, (2) Satgas Fisik terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara
Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, Surveyor Kadaster
Berlisensi, Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi dan/atau KJSKB yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang fisik Panitia Ajudikasi PTSL.

Dilanjutkan dengan ayat ke tiga masih dalam arahan Iptu Suraji Kapolsek Pule Polres Trenggalek Satgas Yuridis terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, Perangkat
Desa/Kelurahan, perangkat RT/RW/Lingkungan, organisasi masyarakat, Bintara Pembina Desa (BABINSA), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS ) dan/atau unsur masyarakat lainnya yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang yuridis Panitia Ajudikasi PTSL.

Selain itu, Satgas Administrasi terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, dan dapat dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian yang diketuai oleh Sekretaris Panitia Ajudikasi PTSL. ” Itu sesuai dengan penjelasan ayat ke 4 dalam pasal 13,” ucapnya.

ayat (5) menjelasakan Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah BPN dapat
menugaskan Aparatur Sipil Negara dari Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan sebagai Satgas Fisik, Satgas Yuridis atau Satgas Administrasi untuk membantu
pelaksanaan kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan lain dalam satu wilayah provinsi.

” untuk ayat ke (6) Satgas sebagaimana dimaksud Junto ayat (1) pasal 13 peraturan menteri ATR ka BPN dapat dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan atau meliputi beberapa desa/kelurahan,” tambahnya.

Dengan keterlibatan Polri / TNI diharapkan PTSL dapat berjalan aman terhindar dari persoalan hukum dan tidak ada yang mengganggu / menghambat program utk melindungan hak rakyat akan kepemilikan tanah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.