Aiptu Suwadi Nur Mewakili Kapolsek, Hadiri Rapat Koordinasi Tentang Rencana Pembagian PKH

oleh

Polres Trenggalek – Aiptu Suwadi Nur mewakili Kapolsek Bendungan Polres Trenggalek menghadiri kegiatan rapat kordinasi tentang rencana pembagian rastra (beras sejahtera) dari Dinas Sosial bersama Muspika Bendungan Kabupaten Trenggalek, yang bertempat di aula Kantor, Kecamatan Bendungan Trenggalek, Jumat.(25/4/19).

Hadir pada kegiatan tersebut adalah Camat Bendungan,Bapak Nurkholik .STTP. Kapolsek , Danramil 0806/04 Bendungan Kapten Inf. Soepoto Kabid pakmis Kabupaten Trenggalek dan staf, Sekcam Bendungan Kasi Kesra Kecamatan Bendungan Pendamping PKH Kecamatan Bendungan dan para Kepala Desa se Kecamatan Bendungan Kabupaten .Trenggalek.

Dalam Sambutan Camat Bendungan mengucapkan salam dan terimakasih kepada para undangan. “Saya camat bendungan minta maaf karena di wilayah kecamatan Bendungan masih Ada permasalah pembagian beras sejahtera (rastra) yang tidak sesuai dengan riil di lapangan, yang dapat pembagian rastra orang yang mampu dan yang miskin malah tidak dapat pembagian rastra. Ferifikasi data masyarakat yang berhak menerima sudah diajukan oleh para kades tetapi yang turun data bis lama sehingga yang seharusnya menerima malah tidak dapat pembagian rastra, dan yang dapat sesuai data PKH ada yang sudah mampu, sehingga data tersebut segera dapat diperbaiki oleh yang berwenang di tingkat kabupaten.”tuturnya

Selanjutnya dalam sambutan Kabid Fakmis Kabupaten Trenggalek menerangkansebagai berikut,
,” hasil pembahasan  kuota rastra tahun 2019 sama dengan tahun 2018 dibagi berdasarkan data BDT (basis data terpadu) dari Kemensos, sedangkan program PKH bisa berkurang tapi tidak bisa dialihkan. Bila yang non PKH jika tidak sesuai kondisi riel di lapangan bisa diganti sesuai dari data BDT (basis data terpadu). Bila penerima sudah mampu dan tidak masuk di BDT maka Rastra dikembalikan dengan dilampiri Berita Acara. Kemudian untuk KPM (keluarga penerima manfaat) menerima 10 kg rastra per bulan.”jelasnya

Sementara Aiptu suwadi Nur sebagai wakil Kapolsek Bendungan di konfirmasi usai kegiatan mengatakan “Jika membagi rastra harus sesuai dengan data penerima yang dikirimkan oleh dinas sosial. Bila ada perubahan penerima tentunya tidak boleh begitu saja diganti harus melalui prosedur yang telah ditentukan,termasuk penggunaan dana DD/ADD harus sesuai dengan perencanaanya. Muspika siap membantu para kades mengarahkan penggunaan dana DD/ADD. Bhabinkamtibmas selalu siap mendampingi dan mengawasi dd/ add. Hindari perilaku koruptif ,dan kami mengimbau para kepala desa supaya jangan melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kerawanan konflik, dan gangguan kamtibmas lainya” ujar Aiptu Suwadi Nur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.