Bahas Permasalahan Pengawasan Hutan Kapolsek Pule Membicarakan Dengan Pihak KRPH

oleh

Polres Trenggalek – kegiatan yang dikerjakan oleh pihak Kepolisian Sektor Pule dengan Kepala Resor Polisi Hutan ( KRPH)  Pule untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam melakukan tugas adanya pengawasan Hutan dilakukan pada Senin ( 30/04 ), bertempat diruang dinas Kapolsek Pule Polres Trenggalek Iptu Suraji, SH, MH. Kegiatan dalam menjaga dan memanfaatkan adanya sumber daya alam berupa kawasan hutan yang berada dalam wilayah dinas Kehutanan menjadi topik pembicaraan yang dilakukan.

 

Dalam Kegiatan koordinasi yang dilakukan, dari pihak -pihak yang berkompetensi dibidangnya juga andil dan menemani dalam pembicaraan. Seperti dari Lembaga Masyarakat Dekat Hutan ( LMDH) adanya Sarjuni, yang merupakan tokoh dalam masyarakat diseputaran desa Jombok yang membidangi masyarakat dikawasan dekat hutan.

 

Selain membicarakan adanya pengawasan Hutan, dalam Kegiatan tersebut merupakan langkah awal bagi KRPH Pule yang baru Heri Supriyadi untuk lebih mendekatkan dengan stakeholder Polsek Pule Polres Trenggalek yang merupakan mitra dalam penegakan hukum dalam bidang pidana kehutanan.

 

” Telah dilaksanakanya pembicaraan mengenai pengawasan hutan yang dilakukan pihak Polsek Pule Polres Trenggalek dengan KRPH Pule yang baru, dengan harapan mewujudkan sinergitas wilayah hutan di Pule yang aman, ” kata Kapolsek Pule Polres Trenggalek Iptu Suraji membenarkan kegiatanya.

 

Upaya preemtif adalah kegiatan dalam upaya penciptaan kondisi yang kondusif dengan tujuan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan. Bentuk pelaksanaan kegiatan preemtif meliputi, Pemantapan Batas Kawasan Hutan.

 

Untuk memperoleh kepastian hukum maka setiap areal hutan yang telah ditunjuk oleh menteri yang menangani kehutanan sebagai kawasan hutan harus dikukuhkan sebagai kawasan hutan. Proses pengukuhan kawasan hutan mencakup: penunjukan kawasan hutan, pemancangan sementara, pengumuman pemancangan batas, penataan batas definitif dan penetapan batas hutan serta pengukuhan kawasan hutan.

 

Selain itu dalam memberikan pengawasan hutan, penataan batas hutan dikoordinir oleh Panitia Tata Batas Hutan yang diketuai oleh Bupati, sedangkan Badan Planologi Kehutanan dan aparaturnya di daerah melaksanakan penataan batas hutan secara fisik dilapangan yang meliputi pembuatan rintis batas dan pemancangan pal batas serta pemasangan tanda-tanda batas lainnya.

 

Dan Juga, Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kepastian hukum atas kawasan hutan secara terus menerus maka batas kawasan hutan harus dipelihara dan diamankan. Tujuan pemeliharaan dan pengamanan batas hutan adalah untuk menjaga agar keadaan batas hutan di lapangan sacara teknis tetap baik, yaitu: rintis batas terpelihara sehingga mudah dikenali, letak, posisi dan kondisi pal batas hutan tetap dalam keadaan semula dan terhindar dari kerusakan dan tidak hilang serta tanda-tanda batas lainnya dapat membantu.